loading...
1. Di
era globalisasi ini banyak sekali sisi
negative yang harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong
teknologi yaitu …
a) Eksklusivisme
b) Proaktif
c) Kuriositas
d) Optmisme
e) Profesionalisme
2. Kujang
merupakan senjata tradisional yang berasal dari
…
a) Sumatera
Barat
b) Jawa
Barat
c) Kalimantan
Barat
d) Sulawesi
Selatan
e) Papua
3. Di
dalam kehidupan, seorag pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya
untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan
sanggup mempertanggung jawabkannya.
Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah
…
a) Ing
Ngarso Sung Tulodo
b) Ing
Madya Mangun Karso
c) Tut
Wuri Handayani
d) Demokrasi
Pancasila
e) Bhinneka
Tunggal Ika
4. Rumah
adat Tongkonan berasal dari Provinsi
…
a) Sulawesi
Selatan
b) Sulawesi
Utara
c) Sulawesi
Tengah
d) Sulawesi
Tenggara
e) Maluku
5. Tari
Maengket merupakan tarian khas daerah yang berasal dari ...
b) Belitung
c) NTB
d) Jawa
Timur
e) Sulawesi
Utara
6. Kata
Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan..
a. Mpu
Kanwa
b. Mpu
Triguna
c. Mpu
Panuluh
d. Mpu
Tantular
e. Mpu
Prapanca
7. Aspek
kesatuan berdasarkan sumpah
pemuda yaitu..
a) Aspek
satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa
b) Aspek
satu nusa, aspek satu rakyat dan aspek satu bahasa
c) Aspek
satu negara, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa
d) Aspek
satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu perjuangan
e) Aspek
satu nusa, aspek satu negara dan
aspek satu bahasa
8. Pasal
dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali...
a) Pasal
6A ayat (3)
b) Pasal
18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B
c) Pasal
25A
d) Pasal
26 ayat (1)
e) Pasal
29 ayat (1)
9. Secara
umum kemajemukan Bangsa
Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan
horisontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal yaitu...
a. Suku
b. Ras
c. Jabatan
e. Adat-istiadat.
10. Prinsip-prinsip
nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu,
kecuali... a. Kesatuan sejarah
b. Kesatuan
cita-cita
c. Kesatuan
nasib
d. Kesatuan
kebudayaan
e. Kesatuan
asas kerohanian
11. Norma
atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang hubungan antara pribadi
manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah
norma ....
a) Agama
b) Filsafat
c) Kesusilaan
d) Hukum
e) Kesopanan
12. Aturan
yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan,
hak dan kewajiban penduduk dalam negara, disebut norma.... a) Hukum
b) Agama
c) Filsafat
d) Kesusilaan
e) Adat
13. Menurut
aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat
dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur
kecuali....
a) Utusan
daerah
b) Utusan
golongan
c) Utusan
partai politik
d) Utusan
TNI
e) Utusan
pemerintah
14. Pada
hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945.... a) Bab X Pasal 27 (1)
b) Bab
X Pasal 27 (2)
c) Bab
X Pasal 28 (1)
d) Bab
XII Pasal 30 (1)
e) Bab XII Pasal 30 (2)
15. Hukum
yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau
hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam.... a) Hukum privat
b) Hukum
pidana
c) Hukum
perdata
d) Hukum
administrasi negara
e) Hukum
Publik
16. APBN
ditetapkan dengan persetujuan …
a) DPR
b) Presiden
c) MA
d) MPR
e) Kejaksaan
Agung
17. Hak budget dimiliki oleh …
a) Presiden
b) MPR
c) Kejaksaan
Agung
d) DPR
e) MA
18. Pemisahan
kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif)
disebut …
a) Trias
Politika
b) Triumvirat
c) Magnum
Opus
d) Monarki
e) Tirani
19. Bila
Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas
kenegaraan digantikan oleh …
a) Ketua MPR
b) Menteri
dalam Negeri
c) Menteri
Dalam Negeri, Menteri Luar
Negeri, Menteri Pertahanan
d) Menteri
Luar Negeri
e) Menteri
Pertahanan
20. Pengangkatan
Hakim Agung diusulkan oleh
a) Komisi
Yudisial
b) DPR
c) Mahkamah
Agung
d) BPK
e) MPR
21. Berikut
Ini yang merupaan tugas dan wewenang
Makamah Agung adalah …
a) Memeriksa
dan memutus permohonan di tingkat banding
b) Memeriksa
dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status
hokum tetap
c) Memberikan
nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
d) Menguji
secara material terhadap peraturan perundang-undanga di atas undang-undang
e) Memberikan
pertimbangan dalam bidang
hukum kepada lembaga tinggi Negara
22. Yang
bukan merrupakan hak anggota MPR adalah …
a) Hak
memilih dan dipilih dan hak
menentukan sikap
b) Hak
imunitas dan hak protokoler
c) Hak angket dan hak interpelasi
d) Hak
membela diri dan hak imunitas
e) Hak
keuangan dan administrative
23. Berikut
ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …
a) Mengubah
dan menetapka undangundang
b) Melantik
presiden dan/atau wakil
presiden
c) Memutuskan
usul DPR terkait pemakzulan presiden
d) Mengaji
system ketatanegaraan
e) Memasyarakatkan
ketetapan MPR
24. Dalam
penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh
karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus ....
a) Berdasarkan
pemerintah
b) Berdasarkan
hukum
c) Mengacu
pda kebutuhan
d) Merujuk
pada kepentingan
e) Menuruti
keinginan penguasa
25. Berikut
ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...
a) Hak
Menyampaikan Usul
b) Hak
Imunitas
c) Hak
Interpelasi
d) Hak
Protokoler
e) Hak
Membela Diri
26. Peraturan
perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah....
a) Pancasila
b) UUD
1945
c) Ketetapan-ketetapan
MPR
d) Supersemar
e) Undang-undang
27. Peraturan-peraturan
di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di antara peraturan
perundang-undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah
.... a) Undang-undang
b) Keputusan
MPR
c) Keputusan
Presiden
d) Ketetapan
MPR
e) Undang
Undang Dasar
28. Di
bawah ini yang bukan merupakan unsurunsur dari hukum adalah...
a) tidak
mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
b) peraturan
itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
c) peraturan
itu bersifat memaksa.
d) sanksi
terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.
e) mengandung
perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum.
29. Sumber
hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh
hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut a. statue
b. custom
c. Jurisprudensi
d. treaty
e. doktrin
30. Sumber
hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang
sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut
a) statue
d. treaty
b) custom
e. doktrin
c) Jurisprudensi
Pembahasan Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara
1. Eksklusivisme
adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat
sehingga paham ini harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong
teknologi.
Sedangkan proaktif (lebih aktif), kuriositas
(keingintahuan), optimism (paham yang meyakini dan melihat segala sesuatu dari
yang baik), profesionalisme (mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan
ciri suatu profesi atau orang yang professional) (A)
2. Kujang
adalah senjata tradisional yang bersal dari Jawa Barat sedangkan Sumatera
Barat= Karih, Kalimantan Barat = Mandau, Sulawesi Selatan = Badik, Papua= Pisau
Belati (B)
3. Arti
tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bias memberikan dorongan
dan arahan), ing madya mangun karsa (di tengah atau antara murid, guru harus
menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang
pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), sehingga
pilihan yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah tut wuri
handayani. (C)
4. Rumah
adat Sulawesi Selatan (Rumah Tongkonan)
Rumah adat Sulawesi Utara
(Rumah Mongondow)
Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah
Saoraja)
Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah
Istana Buton)
Rumah adat Maluku (Rumah Baileo) (A)
5. Tari maengket merupakan tarian rakyat yang berasal dari Minahasa, Sulawesi
Utara. (E)
6. Cukup
jelas. (D)
7. Cukup
jelas. (A)
8. Cukup
jelas. (E)
9. Perbedaan
vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi,
posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi
permukiman).
(C)
10. Cukup
jelas. (B)
11. Cukup
jelas (D)
12. Pengertian
norma hukum adalah undangundang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang
dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat dijadikan
pegangan dan rujukan konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam
berprilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum
dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu
masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara dengan pemerintahnya.
Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah
berupa hukuman. Itu sebabnya keberlakuan norma sifatnya tegas dan pasti, karena
ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya. (A)
13. kedaulatan
rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang
anggotanya terdiri dari unsur-unsur seperti utusan daerah, golongan, politik,
TNI. (E)
14. Bab
XII Pasal 30 (1) menjelaskan tentang pada hakikatnya setiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (D)
15. Cukup
jelas (D)
16. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31
Desember). APBN, Perubahan APBN dan Pertaggungjawaban APBN setiap tahun
ditetapkan dengan Undang-Undang.
(A)
17. Hak
DPR untuk mengajukan rancangan RAPBN disebut hak budget. (D)
18. Pemisahan
kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda (legislative, yudikatif, eksekutif)
disebut Trias politika. (A)
19. Sesuai
dengan pasal 8 ayat 3 UUD 19945, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar
Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertahanan secara Bersama-sama. (C)
20. Komisi
yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No 22 tahun 2004
yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
(A)
21. Diminta
ataupun tidak, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada
lembaga tinggi Negara. (E)
22. Hak anggota MPR menurut peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak
mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan
dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak
imunitas, hak protokoler, serta hak
keuangan dan
administrative. (C)
23. Seharusnya
adalah mengubah dan menetapkan UUD. (A)
24. Cukup
jelas (B)
25. Hak
anggota DPD antara lain adalah hak menyampaikan usul dan pendapat, hak membela
diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. (C)
26. Peraturan
perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UUD
1945. (B)
27. Pasal
7 ayat 1 “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-
Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(A)
28. Cukup
jelas. (A)
29. Keputusan
Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar
keputusan oleh hakim-hakim lain
dalam memutuskan perkara yang sama. (C)
30. Kebiasaan
(custom/adat), perbuatan manusia yang
tetap dilakukan berulangulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui
oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan
kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran. (B)
loading...
Comments
Post a Comment