PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

loading...

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

1.    Bidang Etika Politik

1.1        Pengertian Etika Politik

Etika politik termasuk daiam lingkungan filsafat. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia bukan hanya sebagai warga Negara terhadap negaranya, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawah. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis kareana tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan normatif bagi meraka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik. Suatu keputusan bersifat politis apabila diambii dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum dan kekuasan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial.

1.2       Legitimasi Kekuasaan

Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi kekuasaan, yang dapat dirumuskan dengan suatu pertanyaan, yaitu dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapa besarnya kekuasaan seseorang dia berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya karena masyarakat berhak untuk menuntut peratanggungjawaban. Seorang penguasa hams mempunyai wibawa, bertangungjawab dan berbudi pekerti yang luhur. Legitimasi kekuasaan meiiputi:

1.               Legitimasi etis yaitu pembenaran atau pengabsahan wewenang Negara (kekuasaan Negara) berdasarkan prinsip-prinsip moral

2.              Legitimasi legalitas yaitu keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan Negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.3    Legitimasi Moral dalam Kekuasaan

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dengan cara-cara yang semangkin sesuai dengan tuntutan kemanusian yang adil dan beradap.

Pada zaman modern, tuntutan legitimasi moral merupakan salah satu unsur pokok dalam kesadaran bermasyarakat. Anggapan bahwa Negara hanya boleh bertidak dalam batas-batas hukum, bahwa hukum harus menghormati hak-hak asasi manusia, begitu pula berbagai penolakan terhadap kebijakan politik tertentu, seperti isu ketidakadilan sosial, sem.ua berwujud tuntutan agar Negara melegitimasikan diri secara moral Dalam hal ini kaiangan paham agama secara klasik membuat rumusan bahwa kita harus lebih tata kepada Allah daripada kepada manusia.

Pada hakikatnya kekuasaan memiliki hati nurani, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat. Apabila kehilangan hati nurani, maka kekuasaan yang terlihat adalah perebutan kekuasaan semata-mata yang dilumuri oleh intrik, fitnah, dengki, caci, maki, dan iri hati. Sehingga kekuasaan akan merusak tatanan kemkunan hidup bermasyarakat. Apabila hati nurani kekuasaan melekat pada hati nurani seorang penguasa, maka kekuasaan adalah amanat rakyat sehingga akan melahirkan martabat, harga diri dan rezekl

2.    Pengertian Nilai, Moral dan Norma

Nilai, moral dan norma merupakan konsep yang saling berkaitan, dimana ketiga konsep ini terkait dalam memahami Pancasila sebagai etika politik.

2.1    Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga. berguna, indah, memperkaya bathin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaaan, di samping sistem sosial dan karya. Prof. Notonogoro membagi nilai dalam tiga kategori yaitu:

1.  Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia

2.             Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas

3.             Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dapat diperinci menjadi empat macam sebagai berikut:

a.    Nilai kebenaran yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi dan cipta

b.   Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa atau intuisi

c.    Nilai moral yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan
(karsa, etika)

d.   Nilai religi yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian
yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan
keimanan manusia terhadap Tuhan.

2.2       Moral

Moral berasal dari kata mos (mores) ^:= kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. . Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatutan terhadap nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral fllsafat moral etika, moral hukum, moral ilmu dan sebagainya. Nilai, norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

2.3       Norma

Norma sesungguhnya merupakan perwujudan martabat manusia sebagai mahluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu norma dalam perwujudannya dapat berupa:

a.    Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan

b.    Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri

c.    Norma   kesopanan.   dengan   saksinya  berupa   di   kucilkan   dalam   kehidupan
bermasyarakat

d.   Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat Negara

3.    Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praktis

3.1        Nilai Dasar

Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui Pancaindra manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, initisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar tersebut bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya hakikat Tuhan, manusia atau makhluk lainnya. Apabila nilai tersebut berkaitan dengan tuhan maka nilai tersebut bersifat mutlak.

3.2       Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Dalam kehidupan kenegaraan kita nilai instrumental itu dapat kita temukan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang merupakan penjabaran nilai-nilai yang tekandung dalam sila-sila Pancasila. Tanpa ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945, maka nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila belum memberikan makna yang konkrit dalam praktek ketatanegaraan kita.

3.3       Nilai Praktis

Nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan nyata, Dengan demikian nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praktis dalam kehidupan ketatanegaraan dapat ditemukan dalam undang-undang organik, yaitu semua perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945. Apabila kita kaitkan deangan nilai-nilai yang kita bahas diatas, maka nilai dasar terdapat dalam UUD 1945, yaitu dalam pembukaannya, sedangkan nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan juga dalam ketetapan MPR. Nilai praktis dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan berikutnya, yaitu dalam undang-undang sampai kepada peraturan di bawahnya.

loading...