PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

loading...

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

1.    Sistem Ketatanegaraan Ri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

1.1    Nilai-Nilai Pancasila

1.    Ketuhanan Yang Maha Esa
Makna sila ini adalah:

a.    Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.

b.    Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan
penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina
kerukunan hidup.

c.    Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing.

d.   Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

2.   Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Makna sila ini adalah:

a.    Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara
sesama manusia.

b.   Saling mencintai sesama manusia.

c.    Mengembangkan sikap tenggang rasa.

d.   Tidak semena-mena terhadap orang lain.

e.    Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

f.    Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

g.   Berani membela kebenaran dan keadilan.

h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu hams mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3.   Persatuan Indonesia
Makna si la ini adalah:

a.    Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.   Rela berkorban demi bangsa dan negara.

c.    Cinta akan Tanah Air.

d.   Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.

e.   Memajukan  pergaulan  demi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4.    Kerakyatan      Yang     Dipimpin     Oleh     Hikmat     Kebijaksanaan     Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Makna sila ini adalah:

a.    Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b.    Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

c.    Mengutamakan   budaya   rembug   atau   musyawarah   dalam   mengambil
keputusan bersama.

d.   Berrembug  atau  bermusyawarah  sampai  mencapai  konsensus  atau  kata
mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

5.    Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Makna sila ini adalah:

a.    Bersikap adil terhadap sesama.

b.    Menghormati hak-hak orang lain.

c.    Menolong sesama.

d.   Menghargai orang lain.

e.    Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

1.2    Pengertian UUD 1945

Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa UUD suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. UUD ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu Negara sehingga kepadanya diberikan sifat kekal dan luhur, sedangkan untuk mengubahnya diperlukan cara-cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan perbuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan sehari-hari. Maksud dari UUD 1945 adalah keselumhan naskah yang terdiri atas:

(I)                      Pembukaan yang terdiri atas 4 alenia

(II)        Batang Tubuh UUD 1945 yang berisi pasal 1 sampai pasal 37 yang terdiri atas 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ay at aturan tambahan

(III)      Penjelasan UUD 1945 yang terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal

Naskah resmi UUD 1945 dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 yang terbit pada tanggal 15 Februari 1946. sedangkan mulai ditetapkan oleh PPK1 pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 adalah hokum dasar yang tertuiis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat perintah, setiap lembaga Negara, lembaga masyarakat dan seluruh warga Negara Indonesia di manapun mereka berada dan setiap pendudukan yang berdomisiii di wilayah Negara republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, dan ketentuan yang dilaksanakan dan ditaati

1.3      Kedudukan UUD 1945

UUD mempunyai peranan penting sebab merupakan landasan structural dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berisi aturan dan ketentuan pokok atau dasar ketatanegaraan, selain itu untuk menjamin suatu sistem dan bentuk Negara serta cara penyelenggaraannya beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya, maka UUD harus di berikan sifat kekal dan luhur.

1.4         Sifat UUD 1945

Berdasarkan teori Kusnadi sifat UUD 1945 adalah luwes (flexible), atau kaku (rigid), tertuiis dan tidak tertuiis.

a.    Cara mengubah konstitusi yaitu Pertama, UUD di ubah dengan cara/prosedur
yang biasa, sebagaimana mengubah dan membuat UU yang biasa, Ini berarti
UUD bersifat luwes (flexible). Kedua, Perubahan UUD yang memerlukan
prosedur istimewa, maka sifat UUD itu adalah kaku (rigid).

b.    Tertulis dan tidak tertuiis

Satu-satunya Negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertuiis hanyalah Inggris. Namun, prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggis dicantumkan dalam UU biasa seperti Bill of Rights. Dengan demikian, suatu konstitusi disebut tertuiis apabila ia tertuiis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi di sebut tidak tertilis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertuiis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal di atur dalam konvensi-konvensi atau UU biasa.

Pada hakikatnya sifat UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a.    Rumusan UUD 1945 jelas karena tertuiis. merupakan hokum positif yang
mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan setiap warga Negara

b.    UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap saat dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman

c. UUD 1945 merupakan tertib hukum positif yang tertinggi dengan fungsinya sebagai alat kontrol norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam lata urutan pemndang-undangan yang berlaku.

1.5    Fungsi UUD 1945

Fungsi UUD 1945 adalah sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah, berlaku sesuai dengan ketentuan UUD 1945 karena merupakan urutan tertinggi. Berdasarkan fungsi di atas kita bisa melihat UUD lebih sesuai dengan penilaian konstitusi yang seperti apa berdasarkan penilaian di bawah ini. Menurut Karl Loewenstein ada tiga jenis penilaian terhadap konstitusi yaitu:

a.    Nilai normatif yaitu apabila konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa
secara legal dan di laksanakan seeara murni dan konsekwen

b.    Nilai nominal yaitu suatu konstitusi secara hokum berlaku, namun berakunya
tidak sempurna karena pasal-pasal tertentu pada pelaksanaannya bergantung pada kepentingan penguasa. Contonya pada pasal 28 UUD 1945

c.    Nilai sematik/simbolik yaitu secara hukum tetap berlaku akan tetapi pada
pelaksanaanya hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik. Contonya
pelaksanaan UUD 1945 pada masa orde lama.

loading...